Kebijakan Harga BBM dan Politik

Drs. H. Navarin Karim, M.Si.

Oleh: Drs. H. Navarin Karim, M.Si.*

Kebijakan menaikkan harga BBM atau memilih memberikan subsidi, adalah dua macam kebijakan yang perlu diperhitungkan secara hati-hati oleh penguasa negara. Jika salah dalam menetapkan harga, maka aksi massa-pun tak dapat terelakkan. Dan jika harus memberi subsidi harus tepat sasaran.

Ada anggapan jika menaikkan harga BBM, penguasa tidak berintegrasi dengan masyarakat kecil, tapi jika kita sedikit wise maka sebenarnya saat sekarang ini jika penguasa berani menaikkan harga BBM, penguasa demikianlah yang punya integritas karena berani menghadapi apapun yang akan terjadi.

Memang akibat kenaikkan BBM bisa berimbas kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penguasa. Paling tidak orang miskin tidak dicedarai perasaannya. Pengalaman pahit ini pernah dialami oleh mantan Presiden Indonesia Megawati, ketika beliau menaikkan harga BBM, imbas yang dirasakannya adalah dukungan wong cilik makin berkurang pada pemilu 2004. Ini pula salah satu penyebab kekalahannya dalam pemilihan presiden waktu itu. Kesalahan yang dilakukan oleh Megawati ketika itu, beliau tidak mengimbangi dengan kebijakan lain dalam memperhatikan wong cilik, dengan kata lain antisipasi kebijakan kenaikkan harga BBM ini tidak dibentengi secara kokoh.

Bahkan presiden SBY pada periode 2004-2009 tidak langsung mengumumkan kenaikkan harga BBM, tetapi melalaui wakilnya (Yusuf Kalla) mengumumkannya karena ini adalah kebijakan yang paling populer. Jika harga BBM tidak dinaikkan berarti subsidi bukan hanya diberikan kepada orang miskin, masyarakat kelas bawah tetapi juga menengah ke atas.

Akibatnya dana untuk pembangunan tidak maksimal dan cadangan minyak Indonesia pun akan semakin berkurang, karena perilaku masyarakat untuk melakukan efisiensi penggunaan BBM-pun tidak dilakukan dengan penuh kesadaran. Sayangnya pada saat ini ada salah satu partai yang memanfaatkan persoalan kenaikkan BBM ini untuk kepentingan politiknya pada Pemilu 2014. Akibatnya, sebagian masyakat pun terpengaruh provokasi tidak langsung yang dilakukan partai tersebut.

Mandiri Tanpa Subsidi

Ketika order baru sebeneranya memang telah ada kebijakan pemberian subsidi BBM, hal ini masih dapat ditolerir karena yang menikmati hampir sebagian besar masyarakat kelas menengah kebawah da segelincir masyarakat kelas atas, dimana ketika itu pemilik kendaraan roda empat tidaklah sebanyak seperti sekarang ini. Mereka pemilik kendaraan roda empat inilah merupakan kelas menengah ke atas, dimana ketika itu pemilik kendaraan roda empat tidaklah sebanyak seperti sekarang ini. Mereka pemilik kendaraan roda empat inilah yang merupakan kelas menengah ke atas. Bandingkan dengan fakta sekarang 80% penikmat subsidi adalah kelas menengah ke atas, sedangkan 20% lagi dinikmati oleh kelas bawah dan orang-orang miskin.

Prabowo subianto menyikapi rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah sudah sangat tepat, apalagi pemerintah merencanakan kebijakan-kebijakan khusus seperti pemberian bantuan langsung tunai untuk orang-orang miskin dan kenaikkan BBM tidak akan dirasakan oleh pengguna kendaraan roda dua dan kendaraan umum, degan demikian tarif angkot dan bis tidak mengalami kenaikkan. Jadi pemerintah dalam membuat kebijakan kenaikkan harga BBM ini sudah sangat memperhatikan wong cilik. Ini sudah memenuhi kriteria kebijakan publik. Walaupun demikian kita tetap berharap masyarakat miskin dapat segera bergerak menuju kelas bawah dan kelas bawah cepat bergeser ke kelas menengah.

Dengan demikian subsidi BBM akan semakin berkurang dilakukan pemerintah dan dengan semakin mandiri tanpa subsidi maka masyarakatpun akan makin terhormat, pada gilirannya pembangunan di Indonesia akan semakin pesat karena subsidi akan semakin dapat dieliminir dan dapat dialihkan untuk pembangunan. Satu hal yang harus tetap dikawal dan diawasi secara ketat oleh pemerintah adalah kontrol harga untuk menghindari terjadinya kenaikkan harga barang-barang secara bebas, kontrol mobil mewah dan plat merah tidak menggunakan bensin tetapi Pertamax, serta mempercepat pembangunan kilang-kilang minyak di Indonesia sehingga mampu mengolah minyak mentah di negara sendiri sehingga menjadi BBM siap pakai. Dengan demikian bisa saja harga BBM kita dimasa yang akan datang dapat menjadi lebih murah.

*Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Nurdin Hamzah dan Ketua Pelanta. 

Sumber: http://jambiupdate.com/artikel-kebijakan-harga-bbm-dan-politik.html