 |
| Nurul Fahmy, S.S. |
Oleh: Nurul Fahmy, S.S.*
Peristiwa yang nyaris tidak pernah terekspos di Jambi adalah soal “gerakan” Raden Inu Kertapati dan kelompok pro-kesultanan pada masa-masa awal kemerdekaan di daerah ini. Gerakan yang berpotensi menciptakan separatisme. Akar separatis ini menjadi semacam trauma sosial yang senyap bagi sebagian tokoh masyarakat di Jambi dan pemerintah pasca terbentuknya wilayah administratif Provinsi Jambi.
Kelompok pro-kesultanan saat itu menginginkan otonomi khusus bagi Jambi dan berkehendak menghidupkan kembali kesultanan di negeri ini. Golongan ini mencita-citakan suatu situasi “Jambi untuk orang Jambi” dengan kemerdekaan yang independen, terlepas dari Republik dan Provinsi Sumatera Tengah.
Cita-cita ini dipicu oleh ketidakpuasan para bangsawan Jambi atas putusan Pemerintah Republik yang menggabungkan Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah di bawah kendali Republik pada 1946. Dengan putusan itu, dominasi “orang-orang asing” di beberapa jabatan strategis di Jambi telah menggeser sebagian besar kedudukan orang Jambi
Posisi Raden Inu Kertapati sebagai Residen Jambi saat itu bahkan “ditempel” oleh pejabat residen bernama R.M Utoyo, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Palembang. Dan tak lama, Inu Kertapati turun dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Militer dan Dewan Perwakilan karena kalah oleh Utoyo. Sejak itu, kekuasaan tentara Republik telah membuat mereka kehilangan kemerdekaan karena kerap mengontrol dan mengintervensi pemerintahan sipil.
Meski Inu Kertapati tetap menjabat sebagai Residen, namun hingga 1947 cita-citanya terhadap nasionalisme Jambi dan bangkitnya kesultanan masih tetap mengelora. Semangat anti-Republik dalam golongan pro-kesultanan itu semakin tumbuh kuat dan mengakar.
Sama dengan gerakan-gerakan pro-kesultanan lainnya di Nusantara pada saat itu, golongan ini juga meminta bantuan militer kepada Belanda dalam rencana aksi yang akan dilakukan.
Berkali-kali wakil-wakil Kertopati dan partai prokesultanannya meminta dukungan pemulihan sebuah Kesultanan Jambi yang merdeka. Wakil itu datang kepada Pemerintah Hindia Timur Belanda melalui konsulat di Singapura pada pertengahan tahun 1946, dan beberapa kali pada 1947.
Inilah ironi sejarah di Jambi. Di satu sisi upaya untuk menyerang dan mengusir Belanda dari tanah Jambi sudah dimulai sejak abad-abad lalu. Salah satunya di bawah komando Sultan Thaha yang berjuang selama 40 tahun tak kenal damai. Di sisi lain, ketika "kemerdekaan" itu sudah diraih, sebagian golongan malah meminta bantuan militer kepada Belanda untuk merampas kemerdekaan itu dari tangan-tangan kekuasaan yang dianggap tidak dapat berbuat adil; Pemerintah Pusat.
Namun oleh adanya resolusi Dewan Keamanan (PBB) melalui Komisi Jasa-jasa Baik dan perjanjian Linggarjati, Belanda tidak berani memberikan dukungan kepada kelompok ini secara terang-terangan, terlebih dalam perjanjian November 1946 itu dinyatakan, persoalan separatisme macam di Jambi dan wilayah lainnya akan diselesaikan melalui jalur diplomasi.
Demikianlah, cita-cita kesultanan itu pada dasarnya tidak didukung oleh semua orang Jambi, terlebih mereka yang berada di Ulu, seperti Muaro Bungo dan Merangin. Dikotomi Ulu-Ilir sejak zaman kesultanan kembali mencuat pada saat itu. Situasi ini membuat Jambi pecah dalam dua kubu yang mengidentifikasi diri sebagai golongan tua dan golongan muda.
Golongan tua adalah mereka yang mencita-citakan terbentuknya sebuah kesultanan Jambi yang otonom dan terpisah dari Republik. Golongan muda adalah mereka yang menginginkan Jambi menjadi wilayah Republik dalam bentuk provinsi.
Walau tidak sempat menimbulkan gejolak sosial dan kerusuhan massa seperti di daerah lain, namun kehendak golongan kesultanan ini telah membuat para pemimpin Republik, Soekarno-Hatta beberapa kali harus mendatangi Jambi guna mengamati lebih dekat kondisi sosial di Jambi dan meyakinkan rakyat Jambi atas cita-cita Nasional.
Dengan sinis, van Mook, Menteri Jajahan Belanda menyebutkan, sebagai sebuah cita-cita, gerakan yang dibuat oleh golongan pro-kesultanan ini adalah cita-cita yang mustahil diwujudkan.
Cita-cita nasionalisme Jambi dan bangkitnya Kesultanan Jambi oleh golongan pro-kesultanan ini pada akhirnya memang meredup setahun setelah Agresi Militer II, seiring dengan pemulihan keamanan pada 1949-1950.
Golongan ini semakin kehilangan semangat sejak para Republiken gencar merancang dan melobi pemerintah agar menetapkan Jambi sebagai provinsi yang mandiri di bawah Republik Indonesia pada 1957.
Setelah itu, gerakan perjuangan cita-cita ini benar-benar hilang tanpa bekas, mungkin.
***
*Wartawan tinggal di Jambi
Tidak ada komentar :
Posting Komentar