Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2014

Drs. H. Navarin Karim, M.Si

Oleh: Drs. H. Navarin Karim, M.Si.*

Pemilu untuk memilih anggota legislative pusat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD propinsi dan kabupaten/kota seluruh  Indonesia lebih kurang tinggal empat bulan lagi. Komisioner KPU Provinsi baru saja terbentuk lebih kurang 4 bulan yang lalu namun secara intens telah melakukan sosialisasi. Sementara KPUD untuk kabupaten/kota baru saja terbentuk seminggu yang lalu. 

Apakah KPU Kabupaten/Kota bisa langsung  melakukan sosialisasi Pemilu di kota dan kabupaten, atau menjelang komisioner KPUD kota/kota sedang melakukan orientasi tupoksi, tugas ini akan diemban oleh KPU Provinsi. Apakah KPU mampu melaksanakan (covering) tugas-tugas yang meliputi teritorial provinsi Jambi yang cukup luas ini, sementara target KPU Provinsi Jambi akan meningkatkan partisipasi Pemilih pada Pemilu tahun 2014 ini sebesar 4%, dari 71% menjadi 75%. Target angka yang ingin digapai sebenarnya cukup tinggi, artinya orientasi kuantitas masih jadi sasaran ketimbang kualitas. 

Namun secara berangsur-angsur peningkatan kualitas partisipasi pemilu bukan berarti harus diabaikan begitu saja. Memang benar, peningkatan kuantitas partisipasi berarti akan meningkat pula legalitas/keabsahan dari legislator yang terpilih. Namun kalau yang terpilih bukan legislator yang sesuai dengan dengan criteria ideal, maka penulis mengatakan legislator yang diperoleh bukan berasal dari sumber daya manusia yang selected people, tapi berasal dari caleg yang berasal sumber daya manusia yang kurang baik (baca :caluk). 

Namun perlu dimaklumi bahwa demokrasi di Indonesia masih berada pada proses menuju peningkatan kualitas, mengingat masih sebagian  pemilih di Indonesia berpendidikan SMA keatas, selebihnya masih berpendidikan SMP kebawah. Pemilih latar belakang sedang mengikuti pendidikan SMA saja masih banyak terpengaruh dari casing figure, oleh sebab itu pemilih pemula seperti ini tidak cukup hanya diberikan materi simulasi bagaimana memilih tapi lebih ditekankan bagaimana memilih caleg yang terbaik dari calon yang ada.

Menyoal Program Sosialisasi

Menurut Richard E. Dawson dalam Buku Sistem Sosial Indonesia (Nasikun : 1995: 18) mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah penaman/pewarisan nilai-nilai, pandangan-pandangan dan pengetahuan politik. Penulis menganalogikan ibarat pohon jika baru ditanam empat bulan, tentu belum tinggi dan rimbun daun pohon tersebut. Apalagi jika mengharapkan telah berbuah, mangga saja paling cepat 6 sampai 7 tahun baru ada buahnya. Dan Profesor Dr. Nasikun pernah mengingatkan bahwa sosialisasi yang efektif itu jika dilakukan secara intensif dan meluas. Intensif berarti dilakukan secara terus menerus dan meluar berarti dapat menjangkau (cover) seluruh daerah pemilihan. Jadi sosialisasi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pemberian pengetahuan, namun perubahan sikap/perilaku yang diharapkan terhadap pemilih masih memerlukan waktu. Apalagi kalau sosialisasi lebih banyak hanya mengarah kepada simulasi bagaimana cara memilih (mencoblos).

Setitik Harapan

Walaupun komisioner KPU Provinsi baru terbentuk, namun penulis melihat ada strategi jitu yang dilakukan, dimana sosialisasi dibagi menjadi 5 kelompok yaitu pemilih pemula, agama, pemilih cacat (difabel), pemilih marginal dan pemilih perempuan. Kalau dilihat segmen pemilih ini orientasinya memang lebih banyak kuantitas ketimbang kualitas. Tiga segmen lebih mengarah kepada kuantitas yaitu pemilih cacat, pemilih marginal dan pemilih perempuan. Kita berharap untuk pemilih pemula dan dan agama sebaiknya lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi, yaitu bagaimana cara memilih secara cerdas dan cermat. Secara kuantitas target KPU Provinsi Jambi akan dapat digapai mengingat hari pelaksanaan pemilu tidak lagi dilakukan pada hari libur tapi pada hari kerja, jadi kemungkinan pemilih pergi meninggalkan kota seperti pemilu sebelumnya dapat dieliminir.

Harapan

Pertama. Dimasa yang akan datang (Pemilu 2019), jika targetnya masih kuantitas maka wajibkan saja kepada seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih  untuk memilih. Kalau perlu diberikan sanksi seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan. 

Kedua : jika orientasi sosialisasi bergeser dari kuantitas menujua kualitas maka setelah selesai pemilu 2014 mulailah KPU melakukan sosialisasi secara intensive dan meluas bagaimana memilih secara cerdas dan cermat, dan menjelaskan bagaimana meningkatkan kualitas partisapi dalam bentuk partisipasi lain (keterlibatan dalam pengambilan keputusan) yaitu mampu memberikan masukan kepada penyelenggara Negara/pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan public dan daya saing Negara/daerah. Bukankah pelaksanaan demokrasi mempunyai tujuan utama bagaimana  agar kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik. 

Ketiga : sebaiknya pelaksanaan program KPU dapat dilakukan secara berkesinambungan (suistenable), sehingga tidak terkesan program dilakukan dadakan. Oleh karena perlu ada ada blue print di KPU, sehingga jika batas waktu masa bakti Komisioner telah berakhir, maka Komisioner baru yang terpilih punya garis-garis besar haluan kerja. Kalaupun ada program baru yang akan dilakukan oleh komisioner baru, sifatnya hanya bersifat melengkapi program yang lama. 

Keempat : supaya sosialisasi dapat bersifat meluas seluruh stake holder dilibatkan sesuai fungsinya. Jadi sosialisasi Pemilu bukan hanya tugas penyelenggara pemilu (KPU dan Panwas) tetapi juga partai politik, tim kampanye, tim sukses, kader partai, Kesbanglinmaspol, pendidik (dosen, guru) yang mengajar mata kuliah/mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan politik/kewarganegaraan. 

Kelima. Memaksimalkan media televise, jika TVRI Jambi menyiarkan sosialisasi pemilu, diharapkan di relay oleh TV swasta Jambi lainnya. Hal ini dapat dikontrol oleh Komisi Penyiaran Daerah (KPID) TV swasta Jambi yang tidak merelay.

*Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Nurdin Hamzah Jambi dan Ketua Pelanta (NIA  201307002).

Sumber: http://www.jambiupdate.com/artikel-meningkatkan-partisipasi-masyarakat-di-pemilu-2014_1.html